Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan. Gedung LKPP Lantai 6. Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan. Tel: (021) 299 12 450, Fax: (021) 299 12 451 Email: helpdesk.pmep@lkpp.go.id.
Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Layanan Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa LKPP. 17 Mar 2022. Pembukaan Bimtek UKPBJ Level Proaktif Tahun 2022 Gelombang 4-5. 06 Jul 2021 s/d 07 Jul 2021. Rapat Koordinasi Nasional UKPBJ Kementerian Lembaga Tahun 2021. 18 Nov 2020 s/d 19 Nov 2020.
Hal : Laporan Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 Yth. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola satu IKP diukur pada triwulan II tahun 2022, dan tiga IKP ditargetkan pengukurannya pada triwulan IV tahun 2022. Target, realisasi, dan capaian kinerja kegiatan sampai dengan
PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Belum Tersedia. ABSTRAK PERATURAN. 2018 merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan
Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa.
07, Nov 2023. Rakornas Pengadaan 2023. 18, Sep 2023. Siniar Dialog Buku Profil PBJP 2022. 03, Aug 2023. Jadwal Pemberian Penjelasan Lanjutan Konsolidasi Pengadaan Logistik Bilik Pemungutan Suara dalam rangka Pemilu 2024 untuk Katalog Elektronik TA 2023. 03, Aug 2023.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan Pasal 72A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 09 September 2021; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1.
Lembaga - Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . 2022. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 93, LN.2022/No.144, jdih.setneg.go.id: 7 hlm. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 4, BN.2022/No.441, jdih.lkpp.go.id: 5 hlm. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK
Melalui PMK 69/2022 ini layanan teknologi finansial dikenakan PPN dan PPh Pasal 23 dan 26 termasuk pinjaman online (peer to peer lending/P2P lending). Tarif pajak fintech atau tarif PPh23 final pinjaman online dari layanan teknologi finansial sebesar: Tarif PPh 23 Final 15% untuk fintech dalam negeri. Tarif PPh 23 Final 20% untuk fintech luar Tujuan Pelatihan: peserta pelatihan diharapkan dapat memahami gambaran umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Partisipasi Dalam Pemilihan Penyedia, pengelolaan kontrak, dan Aplikasi PBJP. Jadwal Pelatihan: 23 Mei 2022 - 30 Juni 2022Tipe Dokumen. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional. BN.2022/No.175, jdih.lkpp.go.id: 16 hlm.
Sedangkan materi Kompetensi Sosial Kultural Soal Tes PPPK Formasi Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022-2023 bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku
Anggota Badan Riset Pengembangan dan Konsultasi Asosiasi Vendor Indonesia (2022) Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Lanjut (2021 - Sekarang) /Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (Desember 2016-Oktober 2021) Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (2019-2020)
Manfaat SIPLah Untuk Satuan Pendidikan. 07 May 2020 SIPLah adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id. Fitur pada SIPLah telah dikembangkan mengacu pada kaidah pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang
Semua. Nama K/L/PD/Instansi Lainnya. Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Ekonomi Kreatif Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bendahara Umum Negara (Kementerian Keuangan) Kab. Berau Kab.Jakarta - Dalam rangka mempercepat Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dengan adanya 4 Daerah Pemberitahuan Migrasi Server LPSE. 27 Feb 13:22 eproc Kegiatan LPSE IFPM WORLD SUMMIT 2022 SEGERA. 28 Sep 08:13 eproc Pengumuman. Dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas
Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400.000.000.000.000,00
